Harris Turino: UMKM Butuh Pendampingan, Bukan Hanya Kredit

31-01-2025 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, saat mengikuti pertemuan dengan perwakilan OJK di Kota Tegal, Kamis (30/1/2025). Foto: Oji/vel

PARLEMENTARIA, Tegal – Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kabupaten Tegal untuk membahas dukungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyaluran kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menekankan bahwa UMKM memiliki potensi besar, tetapi masih menghadapi tantangan dalam peningkatan skala usaha.

 

"Dari sisi perbankan, Non-Performing Loan (NPL) sudah terkendali dengan baik. Namun, perlu langkah lebih lanjut untuk memperkuat UMKM agar berkembang menjadi usaha yang lebih besar," ujar Harris usai pertemuan dengan perwakilan OJK di Kota Tegal, Kamis (30/1/2025).

 

Harris menyoroti peran OJK dalam memastikan kredit UMKM tersalurkan dengan baik. Namun, tantangan utama yang dihadapi masyarakat bukan hanya akses kredit, melainkan pendampingan usaha. "Yang dibutuhkan bukan sekadar kredit, tetapi juga pendampingan, mulai dari penyusunan visi bisnis hingga pemasaran dan kemasan produk," tambahnya.

 

Legislator Dapil Jawa Tengah IX itu juga mengungkapkan bahwa saat masih di Komisi VI DPR RI, ia mengusulkan pendirian rumah kemasan di Kota Slawi yang didukung Kementerian Koperasi dan UMKM. 

 

"Rumah kemasan ini penting untuk membantu UMKM meningkatkan kualitas produk, termasuk dalam aspek kemasan dan pemasaran," kata Harris.

 

Dukungan dari OJK dan lembaga terkait diharapkan dapat mendorong UMKM di Kabupaten Tegal semakin berkembang dan berdaya saing. (oji/aha)

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...